Rencana Aksi

Rekomendasi Rencana Aksi untuk Mencapai Kesetaraan Jender dalam Perfilman Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Naskah ini melaporkan serangkaian rekomendasi rencana aksi untuk mencapai kesetaraan jender dalam perfilman Indonesia sebagai respon terhadap hasil penelitian data terpilah-jender yang dikomisikan oleh UNESCO kepada KAFEIN. Penelitian data terpilah-jender menunjukkan bahwa ada ketimpangan jender dalam perfilman Indonesia. Rekomendasi ini dirumuskan dengan menggunakan metode ‘teori perubahan’ dan ‘analisis pemangku kepentingan’, yang dilakukan oleh 4 anggota tim inti KAFEIN berdasarkan penelitian awal dari konferensi virtual “Perempuan dalam Film dan Perfilman Indonesia” (https://kafein.or.id/en/filmgender/) dengan diskusi lebih jauh melalui dua FGD daring, satu dengan anggota pengurus Badan Perfilman Indonesia dan satu dengan dosen-dosen sekolah film Indonesia. Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dokumen ini adalah naskah rekomendasi untuk konsultasi publik yang akan diselenggarakan dari tanggal 21-27 September 2020.

Tujuan utama dirumuskan sebagai “mencapai kesetaraan jender dalam perfilman Indonesia” dan kami kemudian membaginya lagi dalam 3 sasaran karena kompleksitas masalah. Untuk mencapai setiap sasaran, kami merekomendasikan beberapa aksi, capaian, dan mengidentifikasi pihak yang berpotensi untuk memimpin kegiatan yang diusulkan. Asumsi di balik perumusan setiap sasaran juga dijelaskan. Terdapat total sepuluh aksi yang kami rekomendasikan dalam rencana aksi.

Sasaran pertama adalah memperbaiki kondisi kerja produksi dan kegiatan perfilman Indonesia untuk membuatnya menjadi ideal, aman dan inklusif bagi semua jender termasuk mereka yang berasal dari kelompok marjinal karena kondisi kerja yang buruk telah menghalangi perempuan dan kelompok marjinal lainnya untuk bekerja dalam perfilman. Untuk sasaran ini kami merekomendasikan untuk mengembangkan sebuah panduan praktik terbaik untuk pekerjaan perfilman melalui proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melibatkan asosiasi profesi untuk membuat mereka menyetujui sebuah usaha yang terkoordinasi, dan membuat kelompok dukungan bagi para penyintas kekerasan seksual.

Sasaran kedua adalah untuk mendorong partisipasi kelompok jender termarjinalisasi dan kelompok termarjinalisasi lainnya dalam produksi dan kegiatan perfilman Indonesia dengan menyediakan insentif dan menciptakan ruang-ruang baru bagi mereka untuk belajar dan menghasilkan karya untuk menyeimbangkan ketimpangan. Kami merekomendasikan agar data terpilah-jender diperluas untuk memasukan data-data interseksional, dipelihara, diperbaharui secara rutin, dan dipublikasikan untuk menjaga visibilitas ketimpangan-ketimpangan yang ada agar dapat diadvokasi atau dilakukan penyesuaian kebijakan. Kami juga merekomendasikan agar ada lebih banyak lokakarya kolaborasi antara pembuat-pembuat film yang sudah mapan dengan pembuat film baru dari kelompok-kelompok yang termarjinalisasi dan juga membuat event-event untuk memamerkan karya-karya mereka dengan menggunakan berbagai wadah termasuk wadah digital yang telah membuka kesempatan besar untuk memamerkan karya.

Sasaran ketiga adalah untuk membawa perspektif jender dalam pembuatan film karena memiliki representasi yang seimbang tidak menjamin bahwa isi film akan menjadi sensitif terhadap jender maupun beragam. Kami merekomendasikan untuk mengadvokasi agar pendanaan untuk film dengan uang rakyat memasukan perspektif jender sebagai bahan pertimbangan. Kami juga merekomendasikan untuk memulai transformasi pendidikan film dengan pertama-tama membuat panduan tentang bagaimana mencapai kurikulum dan lingkungan yang responsif terhadap jender dalam program studi film. Selain dari itu, kami merekomendasikan untuk meningkatkan kesadaran dengan melakukan pelatihan jender untuk para pemangku kepentingan perfilman dan membuat katalog ulasan film Indonesia yang membahas tentang sensitivitas jender dan keberagaman.

Kami melakukan analisis pemangku kepentingan untuk mendefinisikan strategi pelibatan agar rekomendasi rencana aksi ini dapat direalisasikan. Analisis kami menunjukkan bahwa Badan Perfilman Indonesia (BPI) akan menjadi pemain kunci yang dapat menggerakan rekomendasi ini karena memiliki otoritas, representasi dan jaringan kerja. Sedangkan asosiasi-asosiasi seperti Asosiasi Profesi (ASPROFI), Asosiasi Program Studi Film dan Televisi (ASPROFI) dan Asosiasi Pengkaji Film (KAFEIN) dapat dilibatkan dalam melakukan banyak kegiatan jika ada dukungan pendanaan dari donor atau pemerintah. Maka dari itu, donor juga merupakan pemain kunci dalam rencana aksi ini.

Organisasi-organisasi pemerintah yang terkait dengan aksi ini seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Komisi X dan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat dan juga pemerintah daerah adalah pemangku kepentingan yang harus diberikan informasi, diadvokasi dan dilibatkan dalam kegiatan. Jalur komunikasi harus dibuka terhadap subyek dari rencana aksi ini yaitu pekerja film perempuan, penyintas kekerasan seksual, dosen-dosen film, mahasiswa film, dan pekerja film secara umum. Mereka harus dapat mengkomunikasikan masukan dan keluhan mereka dan mereka juga perlu menerima respon dari input mereka. Penonton film Indonesia berlu dilibatkan secara strategis dengan menginformasikan mereka tentang masalah secara umum, kemajuan dan capaian melalui media massa dan media sosial.

Kami mengundang pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan/atau dukungan terhadap rekomendasi ini melalui e-mail kami kafein.id@gmail.com.